Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Ke PT. Pertamina (persero) RU II Dumai, Provinsi Riau, Jumat (7/7/2023). Foto : Ist/Man

Komisi VII DPR RI meminta Pertamina RU II Dumai menindaklanjuti kejadian ledakan kebakaran beberapa waktu lalu di kilang RU II Dumai. Hal ini menjadi perhatian Komisi VII, dimana diketahui sebelumnya kejadian yang sama di Kilang Plumpang. Oleh karena itu setelah mendengarkan paparan dari pihak kilang bahwa infrastruktur di sini sudah sangat tua dan tentu perlu adanya sebuah upgrading dan revitalisasi kilang.

“Upgrading dan revitalisasi kilang tentu ini menjadi sebuah kebutuhan untuk menjaga jangan sampai terjadi lagi insiden-insiden kebakaran dan ledakan”. Kita tau kilang Dumai ini kan penyumbang 15% dari pada kebutuhan BBM nasional. Jadi kalau terjadi maslah maka akan mengganggu pasokan BBM nasional," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Ke PT. Pertamina (persero) RU II Dumai, Provinsi Riau, Jumat (7/7/2023).

Lebih lanjut Mukhtarudin menjelaskan menjadi konsen Komisi VII adalah tentang teknologi di zaman sekarang. "Kan sudah digitalisasi kita mendorong agar Pertamina kilang ini melakukan upgrading terhadap teknologi yang mereka miliki artinya digitalisasi yang terbaru dan lengkap bisa mendeteksi secara dini apa yang akan terjadi saya kira itu menjadi sebuah kebutuhan," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan upgrading dan revitalisasi kilang nanti akan dibicarakan kembali dengan Dirut Pertamina Holding. Hal ini dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan untuk meminimalkan juga menjaga jangan sampai mengganggu dari pada produksi kilang minyak. 

"Tentunya teknologi di jaman sekarang semuanya sudah digital dan kita akan mendorong adanya sebuah revitalisasi di kilang-kilang yang teknologinya jauh ketinggalan, juga banyak kilang-kilang yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat kemudian kalau lihat dari penjelasan pihak Pertamina kilang Dumai penyebab kejadian ledakan akibat korosi atau perkaratan. Sehingga ada pipa yang sudah aus yang rentan terjadi sebuah bocor menimbulkan ledakan, ini kan harusnya tidak terjadi kalau ada deteksi dini kemudian ini bukan human error tapi karena infrastrukturnya yang tua," ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa kilang Dumai ini sekarang sudah berdekatan dengan pemukiman masyarakat, tentu ini perlu ada buffer zone mendorong paling minimal 50 meter dari batas tembok yang ada. "PT. Pertamina juga harus dapat melakukan negosiasi pembicaraan dan advokasi sosial ke masyarakat agar masyarakat juga mau relokasi, kemudian tertentu dengan cara-cara yang tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu tentu dialog sosialisasi koordinasi dengan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah kota agar dilakukan relokasi," pungkasnya. (man/aha)